Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

            Dari beberapa factor yang mempengaruhi kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan, barangkali kurikulumlah yang bisa dianggap menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Hal ini tidak lain karena kurikulum merupakan rencana pendidikan yang akan diberikan kepada siswa/mahasiswa. Bahkan dalam perngertian lebih luas, keberadaan kurikulum tidak saja terbatas pada materi yang akan diberikan di dalam ruang kuliah, melainkan juga meliputi apa saja yang sengaja diadakan atau ditiadakan untuk dialami mahasiswa di kampus. Oleh karena itu, posisi kurikulum menjadi mata rantai yang urgen dan tidak dapat begitu saja dinafikan dalam konteks peningkatan kualitas lembaga pendidikan.

            Kurikulum adalah aspek yang sangat penting dalam pendidikan. Kurikulum memberikan panduan sejauh apa pencapaian pengetahuan para siswa usai mengikuti proses belajar. Ukurannya adalah hasil evaluasi belajar seperti yang selama ini dilakukan. Selain itu, kurikulum juga memuat tahapan materi pengajaran. Dengan itu, pengajar akan mempunyai acuan standar, apa yang hendak diajarkan pada para siswanya setiap tahap.

            Menurut catatan sejarah, dunia pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 10 kali. Kurikulum pertama tahun 1947 dikenal dengan Leer Plan (Rencana Pelajaran) yang lebih besar nuansa politik Belanda. Kedua, tahun 1952 yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai yang lebih merinci silabus setiap mata pelajaran. Di tahun 1964, kurikulum ketiga bernama Rentjana Pendidikan yang menitik beratkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosioinal/ artistik, keprigelan dan jasmani atau Pancawardhana (Hamalik, 2004). Empat tahun kemudian, tahun 1968 dinamai dengan Kurikulum 1968 yang merupakan penyempurnaan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Kemudian, berubah lagi di tahun 1975 dengan nama Kurikulum 1975 yang lebih efisien dan efektif dengan konsep bidang manajemen atau disebut MBO (Management by Objective) dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Di perubahan keenam terjadi tahun 1984 disebut Kurikulum 1984 yang lebih mengusung Skill Approach (Pendekatan Keahlian) dengan model yang disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Ketujuh, ialah tahun 1994 dan 1999 yang disebut dengan Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 yang memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya dan materi muatan lokal disesuaikan dengan daerah masing-masing. Di tahun 2004, kurikulum disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi yang harus dicapai siswa, tapi hasilnya kurang memuaskan. Yang terakhir di tahun 2006 disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memfokuskan pada isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa melalui Kerangka Dasar (KD), Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD), dan yang terakhir adalah kurikulum 2013 yang berlaku hingga saat ini.

1.2  Rumusan Masalah

            Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam makalah ini adalah.

a.       Apa yang dimaksud dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi?

b.      Bagaimana latar belakang munculnya kurikulum berbasis kompetensi?

c.       Bagaimana karakteristik dan tujuan kurikulum berbasis kompetensi?

d.      Bagaimana pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi?

e.       Bagaimana prinsip-prinsip pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi?

f.       Apa saja kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan kurikulum berbasis kopetensi?

1.3  Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah.

a.       Untuk mengetahui pengertian kurikulum berbasis kompetensi.

b.      Untuk mengetahui latar belakang munculnya kurikulum berbasis kompetensi.

c.       Untuk mengetahui karakteristik dan tujuan kurikulum berbasis kompetensi.

d.      Untuk mengetahui langkah-langkah pengembangan kurikulum brbasis kompetensi.

e.       Untuk mengetahui prinsip-prinsip pengembangan dan pelaksanaan dalam kurikulum berbasis kompetensi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kurikulum Berbasis Kompetensi

            Kurikulum dapat dimaknai dalam tiga konsep, yaitu kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran, kurikulum sebagi pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program belajar atau alat belajar (Wina Sanjaya. 2005 :2).

            Menurut Wina Sanjaya, pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, merupakan konsep kurikulum yang erat kaitannya dengan usaha untuk memperoleh ijazah. Karena ijazah menggambarkan tercapainya kemampuan seseorang maka jika siswa berhasil mendapatkan ijazah maka ia telah menguasai pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemampuan tersebut tercermin dalam nilai setiap mata pelajaran yang terkandung dalam ijazah itu. Sehingga dalam konteks ini kurikulum berorientasi pada isi atau materi pelajaran. Proses pembelajaran di sekolah yang menggunakan kurikulum tersebut, penguasaan isi pelajaran merupakan sasaran akhir pendidikan.

            Pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar, mengandung makna bahwa kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah asal kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab guru (sekolah). Kegiatan tersebut tidak terbatas pada kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Semua kegaitan siswa yang didalamnya mengandung makna pembelajaran dan di bawah bimbingan guru maka itu dapat disebut kurikulum. Karena kegiatan tersebut merupakan tugas dari guru dalam rangka mencapai suatu pemahaman dari pengalaman belajar.

            Kurikulum dianggap sebagai pengalaman atau seluruh aktivitas siswa, maka untuk memahami kurikulum sekolah, tidak hanya dengan meliat dokumen kurilulum sebagai suatu program tertulis tetapi juga bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan siswa baik di sekolah maupun luar sekolah. Sehingga evaluasi pembelajaran / tes hasil belajar sebagai produk belajar tidak hanya diukur dari kemampuan siswa menguasai seluruh isi atau materi pelajaran tetapi lebih pada proses pengalaman belajar siswa (ibid hal 4).

            Pengertian kurikulum sebagai suatu program atau rencana pembelajaran sejalan dengan rumusan kurikulum menurut Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (UU No.20 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1 Ayat 19). Yang dimaksud isi dan bahan pelajaran adalah susunan dan bahan kajian dan pelajran untuk mencaapi tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional (ibid hal 5).

            Sehingga dalam kurikulum 2004 dapat dirumuskan bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan.

            Menurut wina sanjaya, Konsep KBK bertumpu pada konsep seperti yang dikemukakan oleh Hilda Taba yaitu kurikulum sebagai suatu rencana. Maka KBK lebih menekankan kompetensi atau kemampuan apa yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh suatu pembelajaran tertentu. Dalam KBK tidak secara khusus dijelaskan apa yang hrus dilakukan guru untuk mencapai kompetensi tertentu. KBK hanya memberikan petunjuk secara umum

2.2 Latar Belakang Munculnya Kurikulum Berbasis Kompetensi

            Perubahan berbagai perangkat kebijakan pemerintah didorong oleh kebutuhan masyarakat dalam dimensi global. Dalam perspektif global, yang ditandai dengan semakin “mengecilnya” dunia sebagai akibat dari kemajuan IPTEK, yang menyebabkan terjadinya fenomena perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Kemampuan menguasai IPTEK saat ini sangatlah penting bagi kemajuan suatu bangsa. Karena dalam era Globalisasi semacam ini SDA yang terkuras semakin tipis, tidak lagi dapat diandalkan sebagai sumber untuk menyejahterakan masyarakat. Sumber kesejahteraan masyarakat telah bergeser dari modal fisik seperti kekayaan alam ke modal intelektual, pengetahuan, kemampuan dan kepribadian (Wina Sanjaya.2005:8).

            Oleh karena itu dalam kehidupan global, kehidupan yang penuh persaingan tidak dapat dihindari. Hanya individu yang mampu bersaing yang akan dapat berbicara dalam era globalisasi ini. Untuk mampu bersaing stiap individu harus memiliki kompetensi yang handal dalam berbagai bidang. Rendahnya kualitas pendidikan merupakan faktor pendorong lain perlunya perubahan kurikulum dalam konteks reformasi pendidikan. Misalkan hasil laporan Bank Dunia (1992) berdasarkan studi IAEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievemnet) di beberapa negara Asia, menunjukkan keterampilan mebaca siswa kelas IV SD kita, berada pada peringkat terendah (ibid hal 9).

            Ditinjau dari proses pembelajaran, kurikulum yang lebih mengedepankan sisi akademik, seperti yang berlaku sekarang kurang memerhatikan perkembangan sikap dan moral siswa. Semua mata pelajaran menekankan kepada penguasaan materi pembelajaran tanpa membedakan hakikat mata pelajaran itu sendiri.

            Atas dasar hal tersebut, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, mengantisipasi perubahan-perubahan global pada era persaingan bebas, serta tuntutan kemajuan IPTEK, khusunya TI, sistem pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang demokratis yang mampu melayani setiap perbedaan dan kebutuhan individu (berdiverifikasi) serta mampu membekali siswa dengan sejumlah kemampuan (kompetensi) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.             Untuk kepentingan tersebut diperlukan perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional, yang dipandang sudah tidak efektif dan tidak mampu lagi mempersiapkan anak didik untuk dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan

2.3 Karakteristik dan Tujuan Kurikulum Berbasis Kompetensi

            Dari pengertian KBK di atas menurut Wina Sanjaya terdapat 2 makna yang tersirat. Pertama KBK mengharapkan adanya hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dan Kedua, KBK memberikan peluang pada siswa sesuai dengan keberagaman yang dimiliki masing-masing. Makna pertama mengandung pengertian, dalam KBK siswa tidak sekadar dituntut untuk memahami sejumlah konsep, akan tetapi bagaimana pemahaman konsep tersebut berdampak terhadap perilaku dan pola pikir sehari-hari. Inilah hakikat pengalaman belajar yang bermakna (meaningful learning), yaitu bahwa pengembangan kompetensi diarahkan untuk memberi keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam bermasyarakat yang cepat berubah, penuh persaingan dan tantangan, penuh ketidakpatian dan ketidakmenentuan. Makna yang kedua adalah dalam KBK menghargai bahwa setiap siswa memiliki kemampuan, minat dan bakat yang berbeda. KBK memberikan peluang kepada setiap siswa untuk belajar sesuai dengan keberagaman dan kecepatan masing-masing. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus didesain agar dapat melayani setiap keberagaman tersebut. Misalnya dalam pemanfaatan sumber belajar (Learning Sources), KBK menuntut keragaman penggunaan sumber belajar secara optimal

2.4 Pengembangan Kurikulum berbasis Kompetensi

            Kurikulum berfungsi sebagai alat dalam proses pendidikan di sekolah. Di dalamnya bukan hanya berisi tentang arah dan tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi juga menyangkut isi, pedoman dalam menyusun prosedur atau strategi mencapai tujuan serta, cara mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan itu. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) didasarkan pada tiga asas pokok, yaitu asas filosofis, asas psikologis, dan asas sosiologis teknologis (Wina Sanjaya.2005:17).

a.       Asas filosofis

            Asas Filosofis, berkenaan dengan sistem nilai (value system) yang berlaku di masyarakat. Sistem nilai erat kaitannya dengan arah dan tujuan yang harus dicapai. Di Indonesia, sistem nilai yang berlaku adalah Pancasila, oleh sebab itu membentuk manusia yang Pancasilais merupakan tujuan dan arah dari segala ikhtiar berbagai level dan jenis pendidikan. Dengan demikian, isi KBK yang disusun harus memuat dan mencerminkan nilai – nilai Pancasila.

            Secara jelas tujuan Pendidikan Nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 khususnya Pasal 3, yang merumuskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawwab.

b.      Asas Psikologis

            Asas Psikologis, berhubungan erat dengan aspek kejiwaan dan perkembangan peserta didik. Dalam pengembangannya KBK harus didasarkan pada asas psikologis, karena: (1) secara psikologis anak didik memiliki perbedaan baik perbedaan minat, bakat maupun potensi yang dimilikinya. Anak adalah organisme yang unik yang berbeda satu dengan lainnya. (2) anak adalah organisme yang sedang berkembang. Pada setiap tahapan perkembangannya mereka memiliki  arakteristik dan ciri tertentu. Berdasarkan karakteristik dan ciri – ciri itulah setiap anak harus menyelesaikan tugas – tugas perkembangannya. Dengan demikian baik tujuan, isi dan strategi pengembangan KBK harus memerhatikan kondisi psikologi perkembangan dan psikologi belajar anak.

            KBK menempatkan anak didik sebagai organisme yang sedang berkembang. Perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh kedua sisi, yaitu sisi lingkungan dan sisi potensi yang dimilikinya.

c.       Asas Sosiologis dan Teknologis

            Asas Sosiologis dan Teknologis, didasarkan pada asumsi bahwa sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat. Masyarakat bersifat dinamis. Maka seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat selalu mengalami perubahan bergerak menuju perkembangan yang semakin kompleks. Perubahan bukan hanya terjadi pada sistem nilai, namun juga pada pola kehidupan, struktur sosial, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat.

            Sekolah bukan hanya bertugas menanamkan dan mewariskan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga harus memberi keterampilan tertentu serta menanamkan budi pekerti dan nilai – nilai.

            Ketiga asas seperti yang telah diuraikan di atas merupakan landasan pokok dalam pengembangan KBK. Artinya pengembangan KBK baik dalam tataran sebagai suatu pedoman dan perangkat perencanaan maupun KBK dalam tataran implementasi pembelajaran, pelaksanaannya dilandasi oleh tiga sisi yang sama penting. Yaitu sisi filosofis, psikologis, dan sosiologis teknologis.

2.5 Prinsip-prinsip Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis        Kompetensi

            Dalam proses pengembangan KBK dilakukan dengan memerhatikan beberapa prinsip. Setiap prinsip pengembangan dan pelaksanaan KBK seperti yang dirumuskan Depdiknas dalam Kerangka Dasar Kurikulum 2004 dijelaskan di bawah ini.

a.      Prinsip-prinsip pengembangan

1.      Peningkatan Keimanan, Budi Pekerti Luhur, dan Penghayatan Nilai – NilaiBudaya Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa sejalan dengan filsafat bangsa.

2.      Keseimbangan Etika, Logika, Estetika, dan Kinestetika. Pembentukan manusia yang utuh merupakan tujuan utama pendidikan. Manusia utuh adalah manusia yang seimbang antara kemampuan intelektual dan sikap dan moral serta keterampilan.

3.      Penguatan Integritas Nasional. Pendidikan harus dapat menanamkan pemahaman dan penghargaan terhadap perkembangan budaya dan peradaban bangsa yang majemuk, sehingga mampu memberikan sumbangan terhadap peradaban dunia.

4.      Perkembangan Pengetahuan dan Teknologi Informasi. Pengembangan KBK diarahkan agar anak memiliki kemampuan berfikir dan belajar dengan cara mengakses, memilih dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh tantangan serta ketidakpastian melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

5.      Pengembangan Kecakapan Hidup. Kurikulum mengembangkan kecakapan hidup melalui pembudayaan membaca, menulis, berhitung, sikap, dan perilaku adaptif, kreatif, kooperatif, dan kompetitif.

6.      Pilar Pendidikan. Kurikulum mengoganisasikan fondasi ke dalam empat pilar, yaitu: (1) belajar untuk memahami, (2) belajar untuk berbuat kreatif, (3) belajar hidup dalam kebersamaan, dan (4) belajar untuk membangun dan mengekspresikan jati diri yang dilandasi ketiga pilar sebelumnya.

7.      Komprehensif dan Berkesinambungan. Komprehensif mencakup keseluruhan dimensi kemampuan dan substansi yang disajikan secara berkesinambungan. Kemampuan mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, pola pikir dan perilaku.

8.      Belajar Sepanjang Hayat. Pendidikan diarahkan pada proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlanjut sepanjang hayat.

9.      Diversifikasi Kurikulum. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta

didik.

b.      Prinsip-prinsip Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi

1.      Kesamaan Memperoleh Kesempatan. Bahwa melalui KBK penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan.

2.      Berpusat Pada Anak. Upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerjasama, dan menilai diri sendiri diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuannya. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik terus-menerus diupayakan. Penyajiannya disesuaikan dengan tahap – tahap perkembangan peserta didik melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

3.      Pendekatan Menyeluruh dan Kemitraan. Semua pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan. Pendekatan yang digunakan dalam mengorganisasikan pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, orang tua, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat.

4.      Kesatuan dalam Kebijakan dan Keberagaman dalam Pelaksanaan. Standar kompetensi disusun pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing – masing daerah atau sekolah dan madrasah. Standar kompetensi dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum berdiversifikasi berdasarkan pada satuan pendidikan, potensi daerah, peserta didik, serta taraf nasional.

2.6 Kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan kurikulum berbasis     kompetensi

            Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan model-model lain, seperti:

a.       Menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi tertentu di sekolah, yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di masyarakat.

b.      Standar kompetensi yang memperhatikan perbedaan individu, baik kemampuan, kecepatan belajar, maupun konteks sosial budaya sehingga peserta didik lebih bisa mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain.

c.       Berbasis kompetensi, sehingga peserta didik berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian, baik pemekaran terhadap potensi-potensi bawaan sesuai dengan kesempatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan.

d.      Pengembangan kurikulum dilakuan secara desentralisasi, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama menentukan standar pendidikan yang dituangkan dalam kurikulum.

e.       Sekolah diberi keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasi potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah.

f.       Guru sebagai fasilitator yang bertugas mengkondisikan lingkungan untuk memberikan kemudahan belajar peserta didik.

g.      Pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dikembangkan berdasarkan pemahaman yang akan membentuk kompetensi individual.

h.      Pembelajaran yang dilakukan mendorong terjalinnya kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan dunia kerja dalam membentuk kompetensi peserta didik.

i.        Evaluasi berbasis kelas, yang memekankan pada proses dan hasil belajar.

            Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) memiliki beberapa kelemahan, antara lain.

a.       KBK lebih menekankan pada kemampuan (kompatensi) melakukan sesuatu, sehingga pendekatan ilmu pengetahuan yang lebih menekankan pada isi atau materi berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sitesis dan evaluasi hasil belajar kurang diperhatikan.

b.      Adanya pergeseran dari pembelajaran kelompok ke arah pembelajaran individual. Dalam pembelajaran individual setiap peserta didik dapat belajar sendiri, sesuai dengan cara dan kemampuan masing-masing, serta tidak bergantung kepada orang lain, sehingga interaksi sosial antar peserta didik kurang terlihat.

c.       Kurangnya guru yang berkualitas dan profesional untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

            Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang mengutamakan pencapaian kompetensi tertentu pada siswa. Bakan dan potensi dalam diri siswa mampu tereksplor dengan baik melalui pembelajaran berbasis kompetensi. Potensi dan bakat tersebut menunjukkan kompetensi yang dimiliki siswa. Kompetensi itulah yang akan membangun karakteristik dan pribadi masing – masing siswa. Pribadi yang berkompeten siap bersaing di masyarakat sesuai dengan bidangnya. Sehingga pribadi yang berkompeten mampu menjawab tantangan masyarakat.

            KBK memiliki karakteristik dan tujuannya guna mengembangkan kompetensi siswa melalui pembelajaran yang berbasis kompetensi. Dalam pengembangannya didasarkan pada tiga asas, yaitu asas filosofis, asas psikologis dan asas sosiologis dan teknologis. Asas tersebut yang menjembatani pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Dalam pelaksanaannya pun KBK berbasarkan pada prinsip – prinsip pelaksanaan KBK.

           

3.2 Saran

            Berdasarkan simpulan di atas, dapat disampaikan beberapa sara sebagai berikut.

a.       Para pengajar dalam hal ini guru, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan dan pelaksaan kurikulum berbasis kompetensi dalam pembelajaran di kelas.

b.      Para siswa juga diharapkan mengetahui prinsip dalam menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dalam proses belajar mengajar.

Evaluasi Kurikulum di Indonesia

Evaluasi Kurikulum di Indonesia

Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara pada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka di dalam penyusunannya memerlukan landasan atau fondasi yang kuat, melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam. Pada dasarnya kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen kurikulum suatu lembaga pendidikan dapat diidentifikasi dengan cara mengkaji buku kurikulum lembaga pendidikan itu. Dari buku kurikulum tersebut kita dapat mengetahui fungsi suatu komponen kurikulum terhadap komponen-komponen kurikulum yang lain.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan serta peserta didik..

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

1

Seiring dengan perubahan zaman, banyak terjadi perkembangan di masyarakat termasuk didalamnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, , dan adanya  perubahan kebijakan-kebijakan sosial dan politik yang berimbas juga pada terjadinya perubahan kurikulum dalam pembelajaran. Pembaharuan kurikulum biasanya dimulai dari perubahan konsepsional yang fundamental yang diikuti oleh perubahan struktural. Pembaharuan dikatakan bersifat sebagian bila hanya terjadi pada komponen tertentu saja misalnya pada tujuan saja, isi saja, metode saja, atau sistem penilaiannya saja. Pembaharuan kurikulum bersifat menyeluruh bila mencakup perubahan semua komponen kurikulum.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa perubahan sejak memperoleh kemerdekaan hingga sekarang. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

1.1        Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun permasalahan yang  akan dicari solusinya adalah sebagai berikut.

a.       Apa yang dimaksud dengan kurikulum?

b.      Bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia?

c.       Bagaimana kurikulum yang tepat di implementasikan pada zaman reformasi, globaliasi yang dapat mengarahkan Bangsa Indonesia lebih manju tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal?

1.2        Tujuan Penulisan

Maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian kurikulum, perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia dan bagaimana kurikulum yang tepat diterapkan di Indonesia tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal dan sebagai prasyarat tugas pada mata kuliah Kurikulum dan Pengajaran di jurusan Pendidikan Teknik Informatika Undiksha.

	2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pengertain Kurikulum

Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata dalam Bahasa Latin curir yaitu pelari, dan curere yang artinya tempat berlari. Pada awalnya kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan finish. Kemudian pengertian kurikulum tersebut digunakan dalam dunia pendidikan, dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan.

Dalam Dictionary of Education dikatakan bahwa curriculum is a general overall plan of the content or specific studies of that the school should offer the student by way qualifying him for graduation or certification or for entrance into a professional or a vocational field.

Pengertian kurikulum dalam Pasal 1 butir 19 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dalam buku teks pertama In The Curriculum, John Franklin Bobbitt (1918) menyatakan bahwa, “Curriculum as an idea, has its roots in the Latin word for race-course, explaining the curriculum as the course of deeds and experiences through which children become the adults they should be, for success in adult society” (kurikulum, sebagai suatu gagasan, telah memiliki akar kata Bahasa Latin Race-Source, menjelaskan kurikulum sebagai “mata pelajaran perbuatan” dan pengalaman yang dialami anak-anak sampai menjadi dewasa, agar kelak sukses dalam masyarakat orang dewasa).

3

          Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut sekarang.

Dalam UU No 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum merupakan seperrangkat rencana, tujuan atau pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berisi tentang kumpulan-kumpulan materi-materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2.2  Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak, karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, yang akan menentukan proses dan hasil pendidikan. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan berkepentingan dan akan terkena imbas dalam setiap perubahan kurikulum. Di samping itu, orang tua serta masyarakat yang “menampung” lulusan, serta birokrat baik di daerah maupun pusat akan terkena dampak langsung dari perubahan-perubahan kurikulum itu. Oleh karena itu, perubahan kurikulum ini harus disikapi secara positif dengan mengkaji dan memahami impelmentasinya di sekolah.

4

Keberhasilan dari perubahan kurikulum di sekolah juga akan sangat tergantung pada guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai kunci yang menentukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah lainnya. Keberhasilan implementasi kurikulum ini juga dipengaruhi oleh kemampuan guru terutaman berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan, serta tugas yang ia emban. Tidak jarang kegagalan dalam pengimplementasian kurikulum ini karena kurangnya keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan guru dalam memahami tugas-tugas yang harus ia laksanakan. Di sisi lain, kelemahan dan hambatan dalam implementasi kurikulum bersumber pada persepsi yang berbeda di antara komponen-komponen pelaksana (kepala dinas, pengawas, kepala sekolah, dan guru), serta kurangnya kemampuan menerjemahkan kurikulum ke dalam operasi pembelajaran. Kondisi ini antara lain disebabkan karena pengangkatan mereka dalam posisi tersebut bukan berdasarkan keahlian untuk mengemban tugas yang dituntut oleh kedudukannya. Adapun kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu.

a.            Kurikulum Tahun 1947 (Rentjana Pelajaran 1947)

Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada masa itu istilah kurikulum belum dipergunakan melainkan menggunakan istilah Rencana Pelajaran (Leer Plan). Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.

Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok:

a) Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya

b) Garis-garis besar pengajaran (GBP)

Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran. Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.

b.            Kurikulum 1952 Rentjana Peladjaran Terurai 1952

Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum pertama yang kemudian diistilahkan dengan rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Fokusnya pada pengembangan Pancawardhana, yaitu :

5

a) Daya cipta,

b) Rasa,

c) Karsa,

d) Karya,

e) Moral.

Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi.

1) Moral

2) Kecerdasan

3) Emosional/artistik

4) Keprigelan (keterampilan)

5) Jasmaniah.

Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran”. Pada masa itu juga dibentuk Kelas Masyarakat. yaitu sekolah khusus bagi lulusan SD 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan, seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP, bisa langsung bekerja.

c.             Rentjana Peladjaran 1964

Isu yang berkembang pada rencana pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan (problem solving).

6

Rencana Pendidikan 1964 melahirkan Kurikulum 1964 yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Disebut Pancawardhana karena lima kelompok bidang studi, yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan, emosional/artisitk, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pada saat itu pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, yang disesuaikan dengan perkembangan anak.   

Cara belajar dijalankan dengan metode disebut gotong royong terpimpin. Selain itu pemerintah menerapkan hari sabtu sebagai hari krida. Maksudnya, pada hari Sabtu, siswa diberi kebebasan berlatih kegitan di bidang kebudayaan, kesenian, olah raga, dan permainan, sesuai minat siswa. Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk manusia pacasialis yang sosialis Indonesia, dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPRS No II tanun 1960.

d.            Kurikulum 1968

Pada masa inilah untuk pertama kalinya istilah kurikulum dipergunakan. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum terpadu pertama di Indonesia sebagai pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Beberapa mata pelajaran Ilmu Hayat, Ilmu Alam, dan sebagainya mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahun Alam (IPA) atau yang sekarang sering disebut Sains.

Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus

e.             Kurikulum 1975

Kurikulum ini lahir sebagai tuntutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN 1973, dengan tujuan pendidikan ”membentuk manusia Indonesia untuk pembangunan nasional di berbagai bidang.

7

Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum 1975 diantaranya sebagai berikut:

1.      Berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan khirarki tujuan pendidikan, yang meliputi : tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

2.      Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.

3.      Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.

4.      Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.

5.      Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (Drill). Pembelajaran lebih banyak menggunaan teori Behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.

Mata Pelajaran dalam Kurikulum tahun 1975 adalah

1.      Pendidikan agama

2.      Pendidikan Moral Pancasila

3.      Bahasa Indonesia

4.      IPS

5.      Matematika

6.      IPA

7.      Olah raga dan kesehatan

8.      Kesenian

9.      Keterampilan khusus

f.             Kurikulum 1984

8

Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Oleh karena itu Kurikulum 1984 dikenal juga sebagai Kurikulum 1975 Yang Disempurnakan. Kurikulum 1984 berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983 tanggal 22 Oktober 1983 tentang Perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ada empat aspek yang disempurnakan dalam Kurikulum 1984, yakni:

(1)   pelaksanaan PSPB,

(2)   penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum,

(3)   pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik,

(4)   pelaksanaan pelajaran berdasarkan kerundatan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik.

g.            Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum 1994 dilaksanakan berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993.

Ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut :

1.      Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan.

2.      Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi)

3.      Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.

4.      Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan.

5.     

9

Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

6.      Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang komplek.

7.      Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa.

                                                                                                                                   

h.            Kurikulum 2004

Kurikulum 2004 lebih populer dengan sebutan KBK (kurikulum Berbasis Kompetensi). Lahir sebagai respon dari tuntutan reformasi, diantaranya UU No 2 1999 tentang pemerintahan daerah, UU No 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, dam Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang arah kebijakan pendidikan nasional. KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar, proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru, yang terpenting pada tingkatan tertentu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir, dan bertindak. Seseorang telah memiliki kompetensi dalam bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari.

10

Kompetensi mengandung beberapa aspek, yaitu knowledge, understanding, skill, value, attitude, dan interest. Dengan mengembangkan aspek-aspek ini diharapkan siswa memahami, mengusai, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari materi-materi yang telah dipelajarinya. Adapun kompentensi sendiri diklasifikasikan menjadi: kompetensi lulusan (dimilik setelah lulus), kompetensi standar (dimiliki setelah mempelajari satu mata pelajaran), kompetensi dasar (dimiliki setelah menyelesaikan satu topik/konsep), kompetensi akademik (pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan persoalan), kompetensi okupasional (kesiapan dan kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja), kompetensi kultural (adaptasi terhadap lingkungan dan budaya masyarakat Indonesia), dan kompetensi temporal (memanfaatkan kemampuan dasar yang dimiliki siswa.

i.              Kurikulum 2006

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BNSP.

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat:

1.      kerangka dasar dan struktur kurikulum,

2.      beban belajar,

3.      kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, dan

4.      kalender pendidikan.

SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meli puti kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

11

Pemberlakuan KTSP, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL, ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhny a diserahkan kepada sekolah, dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan karyawan juga melibatkan komite sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP maka KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

                                                                                                                                   

j.              Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dirancang untuk menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan dimasa depan mereka. Pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan merasa perlu menyiapkan kurikulum yang lebih mumpuni dibanding kurikulum sebelumnya. Alasan lain adalah adanya tuntutan masa depan dan kompetensi masa depan. Tantangan masa depan yaitu tuntutan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, ekonomi berbasis pengetahuan serta pergeseran kekuatan ekonomi dunia yang harus diperhitungkan dalam pengembangan kurikulum. Keterampilan di masa depan banyak diadopsi dari keterampilan yang disodorkan oleh p21.org. Keterampilan-keterampilan tersebut diantaranya adalah berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah, inovatif dan kreatif serta menguasai teknologi informasi. disamping itu isu-isu etika, sosial, politik dan hukum dalam dunia global menjadi perhatian penting. Tujuan Kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang produktif, kreatif, inovatof dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.

12

Dalam pemaparannya di Griya Agung Gubernuran Sumatera Selatan (kemdikbud.go.id) , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Ir. Muhammad Nuh, DEA menegaskan bahwa kurikukulum terbaru 2013 ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun ciri kurikulum 2013 yang paling mendasar ialah menuntut kemapuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang telah mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi. Sedangkan untuk siswa lebih didorong untuk memeiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan berpikir kritias. Tujuannya adalah terbentuk generasi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Khusus untuk tingkat SD, pendekatan tematik integrative member kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran. Pelajaran IPA ndan IPS diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Seperti yang dirilis kemdikbud dalam kemdikbud.go.id ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013.

1.      Kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar, yang menyangkut metodologi pembelajaran, yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) baru mencapai rata-rata 44,46

2.      Kompetensi akademik di mana guru harus menguasai metode penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa.

3.      Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar tidak bertindak asocial kepada siswa dan teman sejawat lainnya.

4.      Kompetensi manajerial atau kepemimpinan karena guru sebagai seorang yang akan digugu dan ditiru siswa.

Kesiapan guru sangat urgen dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kesiapan guru ini akan berdampak pada kegiatan guru dalam mendorong mampu ;ebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran.

2.3  Kurikulum yang dapat diimplementasikan di Indonesia

            Tak dapat dipungkiri, pendidikan yang baik adalah investasi yang tak ternilai untuk kemajuan bangsa. Maka, untuk menstandarkan materi-materi pendidikan yang diberikan dalam sekolah, disusunlah kurikulum oleh pemerintah sebagai pedoman sistematis yang wajib dilaksanakan bagi institusi-institusi pendidikan di Indonesia dalam materi pelajaran. Dengan begitu banyak poin penting yang diatur dalam kurikulum, penyusunan kurikulum yang tepat sangatlah krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

13

            Namun, di saat zaman reformasi ini, kurikulum yang dikeluarkan pemerintah senantiasa berubah secepat seseorang bosan dengan mainannya. Bahkan, dapat terlihat bahwa setiap kali berganti menteri pendidikan maka hampir dapat dipastikan kurikulum juga akan diubah. Kalau diistilahkan “ganti menteri ganti kurikulum”. Mungkin hanya ada perubahan sedikit didalamnya, namun dengan adanya menteri baru inginnya melakukan perubahan,  sayang sekali yang dirubah hanya nama, tidak lebih dari sekedar formalitas.  Apakah sering berganti-ganti kurikulum itu baik? Tergantung. Sebetulnya apabila kurikulum baru memang lebih efektif dan cocok dengan realita di lapangan, maka itu baik. Tapi, apabila kurikulum itu tidak efektif dan sulit direalisasikan dengan sempurna, maka yang terjadi adalah kebingungan dan miskonsepsi (kesalahpahaman). Bila hal itu terjadi, maka yang paling menjadi korban adalah siswa, korban dari proyek Mendiknas dan menteri baru yang ingin “tampil beda”.

            Hal ini sangat ironi dalam dunia pendidikan Indonesia, jika hal ini diteruskan lambat laun banyak penyelenggara pendidikan non-pemerintah yang bersaing dengan sekolah naungan pemerintah atau negeri. Kadang kala kita jumpai bahwa kurikulum yang diberikan sekolah swasta cenderung lebih baik ketimbang kurikulum dari pemerintah. Keplin-planan pemerintah menggonta-ganti kurikulum pendidikan sebenarnya tidak masalah, yang dipermasalahkan hanya kualitas kurikulum tersebut apakah mampu meningkatkan kualitas pembelajaran ataukah hanya akan membuat kebingungan para siswa karena selalu berubah-ubah tiap tahunnya.

14

Wina Sanjaya (2008: 39) mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu: relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Prinsip tersebut juga diajukan oleh Abdullah idi (2007: 179-182) dan Asep Herry Hernawan dkk (dalam Rahmat 2009: 22). Sementara Nana Syaodih Sukmadinata (2009: 150-155) mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dengan membaginya ke dalam dua kelompok: (1) prinsip-prinsip umum (sama dengan Herdawan dkk); dan (2) prinsip-prinsip khusus, yaitu: prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian).

Asep Herry Hernawan dkk (2002) mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu :

1.      Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebutmemiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistomologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosilogis).

2.      Prinsip fleksibilitas; dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar bekang peserta didik.

3.      Prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungandalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.

4.      Prinsip efisiensi; yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.

5.      Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.

15

Jadi, dalam pengembangan kurikulum atau dalam menerapkan kurikulum yang sesuai dengan era reformasi dan globalisasi di Indonesia tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Setiap kurkulum mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kurikulum yang didapat diterapkan harus sesuai dengan tuntutan zaman. Sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini barangkali kurikulum 2013 cocok diterapkan di Indonesia.

Dalam pemaparannya di Griya Agung Gubernuran Sumatera Selatan (kemdikbud.go.id) , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Ir. Muhammad Nuh, DEA menegaskan bahwa kurikukulum terbaru 2013 ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun ciri kurikulum 2013 yang paling mendasar ialah menuntut kemapuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang telah mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi. Sedangkan untuk siswa lebih didorong untuk memeiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan berpikir kritias. Tujuannya adalah terbentuk generasi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Khusus untuk tingkat SD, pendekatan tematik integrative member kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran. Pelajaran IPA ndan IPS diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Seperti yang dirilis kemdikbud dalam kemdikbud.go.id ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013.

1.      Kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar, yang menyangkut metodologi pembelajaran, yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) baru mencapai rata-rata 44,46.

2.      Kompetensi akademik di mana guru harus menguasai metode penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa.

3.      Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar tidak bertindak asocial kepada siswa dan teman sejawat lainnya.

4.      Kompetensi manajerial atau kepemimpinan karena guru sebagai seorang yang akan digugu dan ditiru siswa.

Kesiapan guru sangat urgen dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kesiapan guru ini akan berdampak pada kegiatan guru dalam mendorong mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran.

		16
	14

BAB II

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Di Indonesia tercatat telah beberapa kali perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah, awalnya setelah kemerdekaan Republik Indionesia tepatnya pada tahun 1947 yang dikenal sebagai Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan sekarang yaitu Kurikulum 2013 yang diterapkan pada tahun 2014. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan agar kurikulum tidak ketinggalan dengan perkembangan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologinya. Perubahan kurikulum tersebut bertujuan untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, guna mengantisipasi perkembangan jaman, serta untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan.

3.2   Saran

Beberapa saran yang bisa saya sampaikan kepada para praktisi pendidikan ialah:

a.       Guru

Guru hendaknya mempelajari serta memahami setiap kurikulum-kurikulum baru yang akan diterapkan oleh pemerintah, dan harus lebih meningkatkan kompetensi-kompetensi diri sebagai guru yang profesional

b.      Kepala sekolah

Kepala sekolah hendaknya mensosialisasikan setiap perubahan kurikulum agar tidak terjadi salah komunikasi kepada anggota sekolahnya

c.       Pemerintah

Perubahan kurikulum hendaknya ditinjau dulu baik buruknya dari semua aspek. Jika memang harus terjadi perubahan kurikulum maka segeralah mensosialisasikannya kepada semua msyarakat serta memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah agar kurikulum yang baru akan berjalan dengan baik.

	17

 

DAFTAR PUSTAKA

Indasari, Mifta. 2013. Perkembangan Kurikulum di Indonesia. http://tulisanpendidikan.wordpress.com/2013/03/05/perkembangan-kurikulum-di-indonesia. (diakses tanggal 22 Pebruari 2014).

Pjjpgsd.dikti.go.id. 2013. Suplemen Bahan Ajar : Sejarah Perkembangan Kurikulum di Inonesia. (diakses tanggal 22 Pebruari 2014).

Radicks. 2012. Karakteristik , Kelebihan Dan Kekurangan Kurikulum Dari Tahun 1968 Sampai Tahun 2006.

 http://tulisanpendidikan.wordpress.com/2013/03/05/perkembangan-kurikulum-di-indonesia. (diakses tanggal 22 Pebruari 2014)

Administrator Komunitas Pendidikan Indonesia. 2013. Perkembangan Kurikulum di Indonesia. http://www.m-edukasi.web.id/2013/05/perkembangan-kurikulum-di-indonesia.html. (diakses tanggal 22 Pebruari 2014).