Evaluasi Kurikulum di Indonesia
Kurikulum
sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena
seluruh kegiatan pendidikan bermuara pada kurikulum. Begitu pentingnya
kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka di dalam penyusunannya
memerlukan landasan atau fondasi yang kuat, melalui pemikiran dan penelitian
secara mendalam. Pada dasarnya
kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen
kurikulum suatu lembaga pendidikan dapat diidentifikasi dengan cara mengkaji
buku kurikulum lembaga pendidikan itu. Dari buku kurikulum tersebut kita dapat
mengetahui fungsi suatu komponen kurikulum terhadap komponen-komponen kurikulum
yang lain.
Menurut Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP), kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional
serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan
serta peserta didik..
Sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan
bahwa, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan, dan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan
dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah,
dan peserta didik.
|
Seiring dengan perubahan zaman, banyak terjadi perkembangan di
masyarakat termasuk didalamnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, , dan
adanya perubahan kebijakan-kebijakan
sosial dan politik yang berimbas juga pada terjadinya perubahan kurikulum dalam
pembelajaran. Pembaharuan kurikulum biasanya dimulai dari perubahan
konsepsional yang fundamental yang diikuti oleh perubahan struktural.
Pembaharuan dikatakan bersifat sebagian bila hanya terjadi pada komponen
tertentu saja misalnya pada tujuan saja, isi saja, metode saja, atau sistem
penilaiannya saja. Pembaharuan kurikulum bersifat menyeluruh bila mencakup
perubahan semua komponen kurikulum.
Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kurikulum
pendidikan nasional telah mengalami beberapa perubahan sejak memperoleh
kemerdekaan hingga sekarang. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis
dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek
dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat
rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan
perubahan yang terjadi di masyarakat.
1.1
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka
adapun permasalahan yang akan dicari solusinya adalah sebagai berikut.
a.
Apa yang dimaksud dengan kurikulum?
b.
Bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia?
c.
Bagaimana kurikulum yang tepat di
implementasikan pada zaman reformasi, globaliasi yang dapat mengarahkan Bangsa
Indonesia lebih manju tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal?
1.2
Tujuan Penulisan
Maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah
untuk mengetahui pengertian kurikulum, perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia dan bagaimana kurikulum
yang tepat diterapkan di Indonesia tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan
lokal dan sebagai prasyarat tugas
pada mata kuliah Kurikulum dan Pengajaran di jurusan Pendidikan Teknik Informatika Undiksha.
|
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertain Kurikulum
Secara
etimologis, kurikulum berasal dari kata dalam Bahasa Latin curir yaitu pelari,
dan curere yang artinya tempat berlari. Pada awalnya kurikulum adalah suatu
jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan
finish. Kemudian pengertian kurikulum tersebut digunakan dalam dunia
pendidikan, dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah
mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di
lembaga pendidikan.
Dalam
Dictionary of Education dikatakan bahwa curriculum is a general overall plan of
the content or specific studies of that the school should offer the student by
way qualifying him for graduation or certification or for entrance into a
professional or a vocational field.
Pengertian
kurikulum dalam Pasal 1 butir 19 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu.
Dalam buku teks
pertama In The Curriculum, John Franklin Bobbitt (1918) menyatakan bahwa,
“Curriculum as an idea, has its roots in the Latin word for race-course,
explaining the curriculum as the course of deeds and experiences through which
children become the adults they should be, for success in adult society”
(kurikulum, sebagai suatu gagasan, telah memiliki akar kata Bahasa Latin
Race-Source, menjelaskan kurikulum sebagai “mata pelajaran perbuatan” dan
pengalaman yang dialami anak-anak sampai menjadi dewasa, agar kelak sukses
dalam masyarakat orang dewasa).
|
Kurikulum merupakan alat untuk
mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan
bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang
digunakan oleh bangsa tersebut sekarang.
Dalam
UU No 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum merupakan
seperrangkat rencana, tujuan atau pedoman yang digunakan dalam proses
pembelajaran yang berisi tentang kumpulan-kumpulan materi-materi sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai.
2.2 Perkembangan Kurikulum di Indonesia
Perubahan
kurikulum yang terjadi di Indonesia harus diantisipasi dan dipahami oleh
berbagai pihak, karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran memiliki
kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, yang
akan menentukan proses dan hasil pendidikan. Sekolah sebagai pelaksana
pendidikan berkepentingan dan akan terkena imbas dalam setiap perubahan
kurikulum. Di samping itu, orang tua serta masyarakat yang “menampung” lulusan,
serta birokrat baik di daerah maupun pusat akan terkena dampak langsung dari
perubahan-perubahan kurikulum itu. Oleh karena itu, perubahan kurikulum ini
harus disikapi secara positif dengan mengkaji dan memahami impelmentasinya di
sekolah.
|
Keberhasilan dari perubahan kurikulum di sekolah juga akan
sangat tergantung pada guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai kunci
yang menentukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah
lainnya. Keberhasilan implementasi kurikulum ini juga dipengaruhi oleh
kemampuan guru terutaman berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan, serta
tugas yang ia emban. Tidak jarang kegagalan dalam pengimplementasian kurikulum
ini karena kurangnya keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan guru dalam
memahami tugas-tugas yang harus ia laksanakan. Di sisi lain, kelemahan dan
hambatan dalam implementasi kurikulum bersumber pada persepsi yang berbeda di
antara komponen-komponen pelaksana (kepala dinas, pengawas, kepala sekolah, dan
guru), serta kurangnya kemampuan menerjemahkan kurikulum ke dalam operasi
pembelajaran. Kondisi ini antara lain disebabkan karena pengangkatan mereka
dalam posisi tersebut bukan berdasarkan keahlian untuk mengemban tugas yang
dituntut oleh kedudukannya. Adapun kurikulum yang pernah diterapkan di
Indonesia yaitu.
a.
Kurikulum Tahun 1947 (Rentjana Pelajaran
1947)
Kurikulum ini
merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada masa itu
istilah kurikulum belum dipergunakan melainkan menggunakan istilah Rencana
Pelajaran (Leer Plan). Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem
pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah
digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti
sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu
masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai
development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia
yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.
Rencana
Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan
menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya
memuat dua hal pokok:
a) Daftar mata pelajaran dan jam
pengajarannya
b) Garis-garis besar pengajaran
(GBP)
Rencana
Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran. Yang diutamakan pendidikan watak,
kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan
kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.
b.
Kurikulum 1952 Rentjana Peladjaran Terurai
1952
Kurikulum ini
merupakan penyempurnaan dari kurikulum pertama yang kemudian diistilahkan
dengan rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu
sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari
kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi
pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
Fokusnya pada pengembangan
Pancawardhana, yaitu :
|
a) Daya cipta,
b) Rasa,
c) Karsa,
d) Karya,
e) Moral.
Mata pelajaran diklasifikasikan
dalam lima
kelompok bidang studi.
1) Moral
2) Kecerdasan
3) Emosional/artistik
4) Keprigelan (keterampilan)
5) Jasmaniah.
Pada
perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang
dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. “Silabus mata
pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran”. Pada
masa itu juga dibentuk Kelas Masyarakat. yaitu sekolah khusus bagi lulusan SD 6 tahun yang tidak melanjutkan
ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan, seperti pertanian,
pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang
SMP, bisa langsung bekerja.
c.
Rentjana Peladjaran 1964
Isu yang
berkembang pada rencana pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang
bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan
sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan (problem solving).
|
Rencana Pendidikan 1964 melahirkan Kurikulum 1964 yang menitik
beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang
kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Disebut Pancawardhana karena lima kelompok bidang
studi, yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan, emosional/artisitk,
keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pada saat itu pendidikan dasar lebih
menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, yang disesuaikan
dengan perkembangan anak.
Cara belajar
dijalankan dengan metode disebut gotong royong terpimpin. Selain itu pemerintah
menerapkan hari sabtu sebagai hari krida. Maksudnya, pada hari Sabtu, siswa
diberi kebebasan berlatih kegitan di bidang kebudayaan, kesenian, olah raga,
dan permainan, sesuai minat siswa. Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk
manusia pacasialis yang sosialis Indonesia , dengan sifat-sifat
seperti pada ketetapan MPRS No II tanun 1960.
d.
Kurikulum 1968
Pada masa
inilah untuk pertama kalinya istilah kurikulum dipergunakan. Kurikulum 1968
merupakan kurikulum terpadu pertama di Indonesia sebagai pembaharuan dari
Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari
Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan
kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi
pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Beberapa mata pelajaran
Ilmu Hayat, Ilmu Alam, dan sebagainya mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahun
Alam (IPA) atau yang sekarang sering disebut Sains.
Dari segi
tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada
upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani,
mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan
keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi
kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran
Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang
dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia
Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi
pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus
e.
Kurikulum 1975
Kurikulum ini
lahir sebagai tuntutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN 1973,
dengan tujuan pendidikan ”membentuk manusia Indonesia untuk pembangunan
nasional di berbagai bidang.
|
Prinsip-prinsip
pelaksanaan kurikulum 1975 diantaranya sebagai berikut:
1. Berorientasi
pada tujuan. Dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus
dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan khirarki tujuan pendidikan, yang
meliputi : tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler,
tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.
2. Menganut
pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan
peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
3. Menekankan
kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
4. Menganut
pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan
Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya
tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku
siswa.
5. Dipengaruhi
psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon
(rangsang-jawab) dan latihan (Drill). Pembelajaran lebih banyak menggunaan
teori Behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh
lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.
Mata Pelajaran
dalam Kurikulum tahun 1975 adalah
1.
Pendidikan agama
2.
Pendidikan Moral Pancasila
3.
Bahasa Indonesia
4.
IPS
5.
Matematika
6.
IPA
7.
Olah raga dan kesehatan
8.
Kesenian
9.
Keterampilan khusus
f.
Kurikulum 1984
|
Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975.
Oleh karena itu Kurikulum 1984 dikenal juga sebagai Kurikulum 1975 Yang
Disempurnakan. Kurikulum 1984 berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983 tanggal 22 Oktober 1983 tentang Perbaikan
Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
Ada empat
aspek yang disempurnakan dalam Kurikulum 1984, yakni:
(1)
pelaksanaan PSPB,
(2)
penyesuaian tujuan dan struktur program
kurikulum,
(3)
pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan
keserasian antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik,
(4)
pelaksanaan pelajaran berdasarkan kerundatan
belajar yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik.
g.
Kurikulum 1994
Kurikulum 1994
merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Kurikulum 1994 dilaksanakan berdasarkan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993.
Ciri-ciri yang
menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut :
1.
Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan
sistem caturwulan.
2.
Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi
pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi)
3.
Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang
memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia .
Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat
mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan
masyarakat sekitar.
4.
Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya
memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar,
baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat
memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen
(terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan.
5.
|
Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan
dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga
diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada
pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal
dan pemecahan masalah.
6.
Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang
abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke
hal yang komplek.
7.
Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap
sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa.
h.
Kurikulum 2004
Kurikulum 2004
lebih populer dengan sebutan KBK (kurikulum Berbasis Kompetensi). Lahir sebagai
respon dari tuntutan reformasi, diantaranya UU No 2 1999 tentang pemerintahan
daerah, UU No 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan
propinsi sebagai daerah otonom, dam Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang arah
kebijakan pendidikan nasional. KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar,
proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru, yang terpenting
pada tingkatan tertentu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan.
Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan
sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir, dan bertindak. Seseorang
telah memiliki kompetensi dalam bidang tersebut yang tercermin dalam pola
perilaku sehari-hari.
|
Kompetensi mengandung beberapa aspek, yaitu knowledge,
understanding, skill, value, attitude, dan interest. Dengan mengembangkan
aspek-aspek ini diharapkan siswa memahami, mengusai, dan menerapkan dalam
kehidupan sehari-hari materi-materi yang telah dipelajarinya. Adapun kompentensi
sendiri diklasifikasikan menjadi: kompetensi lulusan (dimilik setelah lulus),
kompetensi standar (dimiliki setelah mempelajari satu mata pelajaran),
kompetensi dasar (dimiliki setelah menyelesaikan satu topik/konsep), kompetensi
akademik (pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan persoalan),
kompetensi okupasional (kesiapan dan kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja),
kompetensi kultural (adaptasi terhadap lingkungan dan budaya masyarakat
Indonesia), dan kompetensi temporal (memanfaatkan kemampuan dasar yang dimiliki
siswa.
i.
Kurikulum 2006
Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan
yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia .
KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah
dimulai tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang
diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor
22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang
dikeluarkan oleh BNSP.
Standar isi
adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam
persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata
pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada
jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk
pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat:
1.
kerangka dasar dan struktur kurikulum,
2.
beban belajar,
3.
kurikulum tingkat satuan pendidikan yang
dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, dan
4.
kalender pendidikan.
SKL digunakan
sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan. SKL meli puti kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok
mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional
yang telah disepakati.
|
Pemberlakuan KTSP, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan
Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL,
ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite
sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhny a diserahkan kepada
sekolah, dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen
Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan karyawan juga
melibatkan komite sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan tinggi
setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP maka KTSP
yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi
lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
j.
Kurikulum 2013
Kurikulum 2013
adalah sebuah kurikulum yang dirancang untuk menyiapkan peserta didik dalam
menghadapi tantangan dimasa depan mereka. Pemerintah melalui menteri pendidikan
dan kebudayaan merasa perlu menyiapkan kurikulum yang lebih mumpuni dibanding
kurikulum sebelumnya. Alasan lain adalah adanya tuntutan masa depan dan kompetensi masa depan.
Tantangan masa depan yaitu tuntutan globalisasi, kemajuan teknologi informasi,
ekonomi berbasis pengetahuan serta pergeseran kekuatan ekonomi dunia yang harus
diperhitungkan dalam pengembangan kurikulum. Keterampilan di masa depan banyak diadopsi dari keterampilan
yang disodorkan oleh p21.org. Keterampilan-keterampilan tersebut diantaranya
adalah berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah, inovatif dan kreatif serta
menguasai teknologi informasi. disamping itu isu-isu etika, sosial, politik dan
hukum dalam dunia global menjadi perhatian penting. Tujuan Kurikulum 2013 adalah untuk
mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi
dan warganegara yang produktif, kreatif, inovatof dan efektif serta mampu
berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban
dunia.
|
Dalam pemaparannya di
Griya Agung Gubernuran Sumatera Selatan (kemdikbud.go.id) , Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Prof. Ir. Muhammad Nuh, DEA menegaskan bahwa kurikukulum
terbaru 2013 ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi
berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun ciri kurikulum 2013 yang
paling mendasar ialah menuntut kemapuan guru dalam berpengetahuan dan mencari
tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang telah mudah
mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi.
Sedangkan untuk siswa lebih didorong untuk memeiliki tanggung jawab kepada
lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan
berpikir kritias. Tujuannya adalah terbentuk generasi produktif, kreatif,
inovatif, dan afektif. Khusus untuk tingkat SD, pendekatan tematik integrative
member kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai
mata pelajaran. Pelajaran IPA ndan IPS diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa
Indonesia.
Seperti yang dirilis kemdikbud dalam
kemdikbud.go.id ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam
rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013.
1. Kompetensi guru dalam pemahaman substansi
bahan ajar, yang menyangkut metodologi pembelajaran, yang nilainya pada
pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) baru mencapai rata-rata 44,46
2. Kompetensi akademik di mana guru harus
menguasai metode penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa.
3. Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru
agar tidak bertindak asocial kepada siswa dan teman sejawat lainnya.
4. Kompetensi manajerial atau kepemimpinan
karena guru sebagai seorang yang akan digugu dan ditiru siswa.
Kesiapan guru sangat urgen dalam pelaksanaan
kurikulum ini. Kesiapan guru ini akan berdampak pada kegiatan guru dalam
mendorong mampu ;ebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan
mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah menerima materi
pembelajaran.
2.3
Kurikulum yang dapat diimplementasikan di
Indonesia
Tak
dapat dipungkiri, pendidikan yang baik adalah investasi yang tak ternilai untuk
kemajuan bangsa. Maka, untuk menstandarkan materi-materi pendidikan yang
diberikan dalam sekolah, disusunlah kurikulum oleh pemerintah sebagai pedoman
sistematis yang wajib dilaksanakan bagi institusi-institusi pendidikan di
Indonesia dalam materi pelajaran. Dengan begitu banyak poin penting yang diatur
dalam kurikulum, penyusunan kurikulum yang tepat sangatlah krusial untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
|
Namun, di saat zaman reformasi ini,
kurikulum yang dikeluarkan pemerintah senantiasa berubah secepat seseorang
bosan dengan mainannya. Bahkan, dapat terlihat bahwa setiap kali berganti
menteri pendidikan maka hampir dapat dipastikan kurikulum juga akan diubah.
Kalau diistilahkan “ganti menteri ganti kurikulum”. Mungkin hanya ada perubahan
sedikit didalamnya, namun dengan adanya menteri baru inginnya melakukan
perubahan, sayang sekali yang dirubah
hanya nama, tidak lebih dari sekedar formalitas. Apakah sering berganti-ganti kurikulum itu
baik? Tergantung. Sebetulnya apabila kurikulum baru memang lebih efektif dan
cocok dengan realita di lapangan, maka itu baik. Tapi, apabila kurikulum itu
tidak efektif dan sulit direalisasikan dengan sempurna, maka yang terjadi
adalah kebingungan dan miskonsepsi (kesalahpahaman). Bila hal itu terjadi, maka
yang paling menjadi korban adalah siswa, korban dari proyek Mendiknas dan
menteri baru yang ingin “tampil beda”.
Hal
ini sangat ironi dalam dunia pendidikan Indonesia, jika hal ini diteruskan lambat
laun banyak penyelenggara pendidikan non-pemerintah yang bersaing dengan
sekolah naungan pemerintah atau negeri. Kadang kala kita jumpai bahwa kurikulum
yang diberikan sekolah swasta cenderung lebih baik ketimbang kurikulum dari
pemerintah. Keplin-planan pemerintah menggonta-ganti kurikulum pendidikan
sebenarnya tidak masalah, yang dipermasalahkan hanya kualitas kurikulum
tersebut apakah mampu meningkatkan kualitas pembelajaran ataukah hanya akan
membuat kebingungan para siswa karena selalu berubah-ubah tiap tahunnya.
|
Wina
Sanjaya (2008: 39) mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum,
yaitu: relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Prinsip
tersebut juga diajukan oleh Abdullah idi (2007: 179-182) dan Asep Herry Hernawan
dkk (dalam Rahmat 2009: 22). Sementara Nana Syaodih Sukmadinata (2009: 150-155)
mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dengan membaginya ke
dalam dua kelompok: (1) prinsip-prinsip umum (sama dengan Herdawan dkk); dan
(2) prinsip-prinsip khusus, yaitu: prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan,
prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan
pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan
alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian).
Asep Herry Hernawan dkk
(2002) mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu :
1.
Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki
relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi,
organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen
tersebutmemiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi
(relevansi epistomologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi
psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi
sosilogis).
2.
Prinsip fleksibilitas; dalam pengembangan kurikulum
mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel
dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian
berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta
kemampuan dan latar bekang peserta didik.
3.
Prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungandalam
kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman
belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang
di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang
pendidikan dengan jenis pekerjaan.
4.
Prinsip efisiensi; yakni mengusahakan agar dalam pengembangan
kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada
secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.
5.
Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan
pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara
kualitas maupun kuantitas.
|
Jadi,
dalam pengembangan kurikulum atau dalam menerapkan kurikulum yang sesuai dengan
era reformasi dan globalisasi di Indonesia tanpa menghilangkan nilai kearifan
lokal harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Setiap
kurkulum mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kurikulum yang
didapat diterapkan harus sesuai dengan tuntutan zaman. Sesuai dengan tuntutan
zaman sekarang ini barangkali kurikulum 2013 cocok diterapkan di Indonesia.
Dalam pemaparannya di Griya
Agung Gubernuran Sumatera Selatan (kemdikbud.go.id) , Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Prof. Ir. Muhammad Nuh, DEA menegaskan bahwa kurikukulum terbaru
2013 ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis
sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun ciri kurikulum 2013 yang paling
mendasar ialah menuntut kemapuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu
pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang telah mudah mencari
informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi. Sedangkan
untuk siswa lebih didorong untuk memeiliki tanggung jawab kepada lingkungan,
kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan berpikir
kritias. Tujuannya adalah terbentuk generasi produktif, kreatif, inovatif, dan
afektif. Khusus untuk tingkat SD, pendekatan tematik integrative member
kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata
pelajaran. Pelajaran IPA ndan IPS diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Seperti yang dirilis
kemdikbud dalam kemdikbud.go.id ada empat aspek yang harus diberi perhatian
khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013.
1.
Kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar, yang
menyangkut metodologi pembelajaran, yang nilainya pada pelaksanaan uji
kompetensi guru (UKG) baru mencapai rata-rata 44,46.
2.
Kompetensi akademik di mana guru harus menguasai metode
penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa.
3.
Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar tidak bertindak
asocial kepada siswa dan teman sejawat lainnya.
4.
Kompetensi manajerial atau kepemimpinan karena guru sebagai
seorang yang akan digugu dan ditiru siswa.
Kesiapan guru sangat urgen
dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kesiapan guru ini akan berdampak pada kegiatan
guru dalam mendorong mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya,
bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah menerima
materi pembelajaran.
|
||||
|
||||
BAB II
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Di Indonesia
tercatat telah beberapa kali perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah,
awalnya setelah kemerdekaan Republik Indionesia tepatnya pada tahun 1947 yang
dikenal sebagai Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan sekarang yaitu Kurikulum
2013 yang diterapkan pada tahun 2014. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan
agar kurikulum tidak ketinggalan dengan perkembangan masyarakat, termasuk ilmu
pengetahuan dan teknologinya. Perubahan kurikulum tersebut bertujuan untuk
mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, guna
mengantisipasi perkembangan jaman, serta untuk memberikan acuan bagi
penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan.
3.2 Saran
Beberapa saran yang bisa saya
sampaikan kepada para praktisi pendidikan ialah:
a.
Guru
Guru hendaknya
mempelajari serta memahami setiap kurikulum-kurikulum baru yang akan diterapkan
oleh pemerintah, dan harus lebih meningkatkan kompetensi-kompetensi diri
sebagai guru yang profesional
b.
Kepala sekolah
Kepala sekolah
hendaknya mensosialisasikan setiap perubahan kurikulum agar tidak terjadi salah
komunikasi kepada anggota sekolahnya
c.
Pemerintah
Perubahan
kurikulum hendaknya ditinjau dulu baik buruknya dari semua aspek. Jika memang
harus terjadi perubahan kurikulum maka segeralah mensosialisasikannya kepada
semua msyarakat serta memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah agar
kurikulum yang baru akan berjalan dengan baik.
|
DAFTAR PUSTAKA
Indasari, Mifta. 2013. Perkembangan
Kurikulum di Indonesia. http://tulisanpendidikan.wordpress.com/2013/03/05/perkembangan-kurikulum-di-indonesia.
(diakses tanggal 22 Pebruari 2014).
Pjjpgsd.dikti.go.id. 2013. Suplemen
Bahan Ajar : Sejarah Perkembangan Kurikulum di Inonesia. (diakses tanggal 22
Pebruari 2014).
Radicks. 2012. Karakteristik , Kelebihan Dan Kekurangan
Kurikulum Dari Tahun 1968 Sampai Tahun 2006.
http://tulisanpendidikan.wordpress.com/2013/03/05/perkembangan-kurikulum-di-indonesia.
(diakses tanggal 22 Pebruari 2014)
.jpg)
No comments:
Post a Comment